JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara akan mengembangkan poliklinik kesehatan desa (PKD) menjadi Puskesmas Pembantu (Pustu) sehingga layanan kesehatan masyarakat akan dipusatkan dalam Pustu di masing-masing desa atau kelurahan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, mengungkapkan, upaya tersebut merupakan bagian dari penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di bidang kesehatan. ILP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sampai tingkat desa.
“Nanti tempat kesehatan berada di tingkat desa (Pustu) dan fokusnya pada pemantauan kesehatan siklus hidup masyarakat dan promosi pencegahan penyakit dini,” ujar Edy, saat memberikan materi pada acara Sosialisasi dan Penguatan ILP, di Ono Joglo Resto Jepara, Senin (9/9/2024).
Sosialisasi tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara Ratib Zaini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arif Darmawan, perwakilan kepala OPD, para camat, sejumlah kepala Puskesmas, serta perwakilan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain Sekda Jepara, pemateri juga diisi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara, Edy Marwoto.
Ditambahkan Sekda, program ILP adalah upaya menjangkau dan memantau masyarakat di setiap desa untuk mendeteksi dan mengendalikan dini kasus atau penyakit yang ditemukan di lapangan. Sekda juga menegaskan, ILP tidak bisa berjalan dengan baik tanpa sinergitas dan gotong royong semua pihak. Dia menginstruksikan agar mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, hingga desa harus mempersiapkan dan mengawal program tersebut dengan baik.
“Penguatan ILP ini tidak bisa dilakukan hanya melalui satu sektor saja, tetapi harus butuh sinergitas lintas sektor,” tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun menyampaikan pada tahun 2023 lima desa sudah mencanangkan ILP dan di tahun 2024 akan ada 18 ILP. “Program ILP akan mendekatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan lebih komprehensif serta tidak hanya dalam hal pelayanan pengobatan,” ujar Mudrikatun.
Dikatakannya, upaya ILP ini sangat penting sehingga semua pihak harus kompak bersinergi agar berjalan dengan baik mulai dari proses awal seperti penyediaan lahan untuk bangunan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang lainnya. Dia juga menambahkan sampai saat ini data di Kabupaten Jepara baru ada 44 Pustu.
“Harapannya permasalahan kesehatan tidak lama dan cepat diselesaikan dan nantinya bisa dilakukan pemetaan masalah kesehatan karena tiap desa kan berbeda-beda problemnya,” tambahnya.
Dia juga berharap, semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu menyukseskan program layanan kesehatan primer di setiap masing-masing desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinsospermasdes Edy Marwoto mengatakan, desa dapat menganggarkan dana untuk layanan kesehatan. Seperti halnya Posyandu (pos pelayanan terpadu) yang statusnya adalah lembaga kemasyarakatan desa sehingga dapat memperoleh dukungan anggaran dari desa. Lebih lanjut, terkait penyiapan pemanfaatan lahan untuk Pustu, dirinya menyampaikan agar selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi lebih lanjut terkait regulasinya agar lebih jelas.
(All)
