JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Sebanyak 11 kecamatan di Kabupaten Jepara, termasuk Welahan, Mayong, dan Nalumsari, ditetapkan sebagai zona rawan banjir menjelang musim hujan intensif. Pemerintah Kabupaten Jepara, bersama Forkopimda, BPBD, dan relawan, menggelar apel kesiapsiagaan bencana di Lapangan Endra Dharmalaksana Polres Jepara, Senin (9/12/2024). Apel ini menandai dimulainya langkah antisipatif menghadapi ancaman banjir, angin kencang, longsor, hingga petir.
Pemantauan Ketat dan Kesiapan Personel
Apel dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H. Edy Supriyanta, didampingi Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, dan Dandim 0719/Jepara Letkol Arm. Khoirul Cahyadi. Dalam sambutannya, Edy Supriyanta menegaskan bahwa antisipasi bencana menjadi prioritas utama, mengingat prediksi curah hujan tinggi hingga Maret 2025.
“Kita harus waspada terhadap ancaman banjir, longsor, hingga angin kencang yang berpotensi melanda. Saya minta seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk bersiap menghadapi kondisi ini,” ujar Edy.
Kapolres Jepara menyatakan bahwa dua per tiga kekuatan kepolisian, sekitar 400 personel, telah disiagakan untuk membantu penanganan bencana. Penanganan akan dilakukan sesuai skala bencana, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Sementara itu, Dandim Letkol Arm. Khoirul Cahyadi menekankan pentingnya komunikasi antarinstansi. “Kami sudah membentuk grup komunikasi internal untuk mempercepat respons bencana, mulai dari mitigasi hingga penanggulangan,” ungkapnya.
Pembagian Klaster untuk Penanganan Efisien
BPBD Jepara menerapkan sistem penanggulangan bencana berbasis enam klaster kerja sesuai SK BNPB. Klaster ini meliputi pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, logistik, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. “Dengan pembagian tugas ini, setiap pihak sudah tahu perannya masing-masing, sehingga penanganan lebih efisien dan tidak tumpang tindih,” jelas Kepala BPBD Jepara, Arwin Noor Isdiyanto.
Pemetaan Daerah Rawan
Berdasarkan data BPBD, kecamatan seperti Welahan, Mayong, dan Nalumsari menjadi langganan banjir, sementara tanah longsor berpotensi terjadi di Keling, Kembang, dan Batealit. Di wilayah pesisir, abrasi pantai dan banjir rob menjadi ancaman tambahan, sedangkan fenomena petir diperkirakan melanda seluruh wilayah.
BMKG memprediksi puncak hujan terjadi pada Februari 2025, dengan curah hujan tinggi yang diperkirakan mulai menurun pada Maret. Pemerintah mengimbau masyarakat di zona rawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas.
Persiapan Sarana dan Anggaran
Apel diakhiri dengan pemeriksaan kendaraan operasional dan peralatan darurat. Selain itu, anggaran untuk penanggulangan bencana, termasuk Dana Siap Pakai (DSP) dari pusat, telah disiapkan. “Kami berharap langkah-langkah ini mampu meminimalkan dampak bencana, terutama bagi masyarakat di wilayah rawan,” tutup Arwin.
Dengan kesiapan yang semakin matang, pemerintah Kabupaten Jepara optimis mampu menghadapi ancaman bencana alam, memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas wilayah selama musim hujan.
(Joe)